| Review Sukron Kamil - Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat Politik Moh. Roem Nurcholish Madj id Buku yang isi pokoknya surat-surat politik Moh. Roem dan Nurcholish Madjid inii merupakan dialog dua generasi, yaitu generasi Jong Islamieten Bond (JIB) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) amgkatan 1070-an. Keduanya sama-sama memiliki komitmen keislaman sekaligus keindonesiaan, tetapi dibesarkan dalam zaman yang berbeda, dimana keduanya mewakili zamannya masing-masing. Sebab itu., menarik untuk dibaca dan dirujuk. Bukan saja karena berisi tentang pemikiran Islam terkait dengan politik, melainkan juga sikap demokratis tokoh-tokoh dari partai terbesar Islam Indonesia, Masyumi, terutama Natsir. Selain itu, buku ini memuat pula pengakuan Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) tentang kesalahan metodologinya dalam penyampaian gagasan dan penjelasan latar belakang dirinya, sehingga dengan membaca buku ini akan memudahkan dalam memahami sosok almarhum tokoh intlektual Neo-modernis Indonesia tersebut. (Dibaca: 20) |
| Review Sukron Kamil -- Awani Irewati, Erlangga Masdiana, Heru Cahyono, Indria Samego, Moch. Nurhasim, Reza Sihbudi, dan Sri Yanuarti Dari sekian fenomena yang menonjol di Indonesia pasca runtuhnya Soeharto adalah fenomena konflik agama dan etnik. Di antaranya adalah konflik yang terjadi di Kupang, Mataram, dan Sambas. Buku ini secara umum, menjelaskan konflik yang terjadi di tiga tempat tersebut. Konflik sosial yang terjadi di tiga tempat itu, menurut para penulis buku yang berasal dari hasil penelitian mereka ini, merepresentasikan perubahan pola konflik sosial di Indonesia dari pola pribumi vis-a-vis nonpribumi menjadi pola Islam vis-à-vis Kristen seperti yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ambon, dan di Maluku, dan juga menjadi pola penduduk asli vis-à-vis pendatang seperti yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun fokus kajian buku ini adalah pada faktor yang melahirkan konflik dan solusinya, walaupun dalam praktik bagian solusinya hanya menempati bagian terkecil dari buku. Sebagian besarnya membicarakan masalah faktor-faktor yang melahirkan konflik. (Dibaca: 15) |
| Review Sukron Kamil - Ekspresi Politik Muslim Tidak seperti biasanya buku yang disusun oleh penulis Barat, Micael Hodson umpamanya, yang mengggunakan kata Islam untuk menunjukkan Islam sebagai suatu kenyataan sosial, atau pelaku dan organisasi. Buku ini menggunakan kata Muslim untuk menunjuk hal tersebut. Agaknya, pemilihan kata itu disengaja oleh penulisnya, untuk memperlihatkan paradigmanya yang ingin memandang adanya kesamaan bentuk dan proses politik Muslim dengan tradisis politik lainnya. Demikian pula dengan kata politik. Yang dimaksusd Eickelman dan Piscatori, penulis buku ini, bukanlah depinisi konvensional yang menitikberatkan pada pengertian kekuasaan. Bagi mereka, politik lebih dari sekedar ketaatan pada kekuasaan, tetapi menyangkut negosiasi atau tawar menawar beberapa kelompok untuk membentuk sistem "sosial order" dan menyangkut pula persaingan atas interpretasi simbol dan penguasaan instistusi yang menyokong interpretasi tersebut. (Dibaca: 16) |
| Pemetaan Ideologi Masjid-masjid di Solo, Jawa Tengah Berbicara secara umum, riset di sepuluh masjid tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam derajat yang beragam kelompok Islam radikal telah menggunakan masjid sebagai kendaraan bagi penyebaran ideologinya. Level intensitas yang tinggi dari radikalisasi terlihat di Masjid Al-Islam Gumuk dan Masjid al-Maghfiroh (Al-Kahfi) yang masing-masing berafiliasi kepada Front Pemuda Islam Surakarta (LPIS) dan Hidayatullah, dua ormas Islam yang terkenal berhaluan radikal. Radikalisasi juga cukup tinggi di masjid terbuka dan tidak berafiliasi dengan ormas tertentu, yaitu Masjid al-Muttaqien, Kartopuran. Sementara masjid-masjid umum lainnya yang diteliti juga memperlihatkan anasir-anasir ideologi Islam radikal dengan level intensitas yang lebih rendah. Misalnya, Masjid Pesantren Jamsaren (kec. Serengan),Masjid Komplek al-Hikmah (Joyodiningratan, kec. Serengan) dan Masjid Kampus, Nurul Huda, UNS, Surakarta. (Dibaca: 184) |
| Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim Secara legal-formal pemberlakuan syariah Islam di era otonomi daerah ditetapkan terutama lewat peraturan daerah (perda) yang memiliki kekuatan hukum atau politis. Meski Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah tidak memberi wewenang bidang peradilan dan agama kepada daerah, tetapi dalam praktiknya, perda-perda itu menyentuh persoalan agama dan quasi-peradilan. Karenanya, keberadaan perda-perda syariah itu perlu terus dikaji untuk menguji, apakah peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan undang-undang dan Konstitusi atau tidak. Apalagi dalam penelitian ini ditemukan bahwa perda syariah tidak jarang menimbulkan kontroversi serta memicu perdebatan dalam masyarakat, walaupun kelompok yang mendukung keberadaan perda lebih besar daripada kelompok yang menolaknya. (Dibaca: 251) |
| Wakaf untuk Keadilan Sosial Pentingnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selaras menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Mayoritas setuju dengan upaya melakukan penanganan ketidakadilan sosial melalui perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil. Berbagai persoalan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang rendah, masih menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai persoalan sosial sampai ke akarnya, perubahan sistem dan struktur sosial yang tidak adil, menjadi harapan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Namun, tentu saja, hal ini tidak mudah mengingat penyelesaian ketidakadilan sosial juga membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, utamanya negara dan pasar agar mereka adil dalam mendistribusikan segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (Dibaca: 206) |