Has no content to show!

Pelatihan untuk guru pesantren di Gorontalo dengan topik Hak Asasi Manusia dalam Islam

10 April 2013
25 guru pesantren dari seluruh provinsi Gorontalo bersama dengan tim dari CSRC dan Philipp Müller (KAS Indonesia dan Timor Leste).
KAS Indonesia bersama dengan mitra kooperasinya, CSRC melanjutkan kegiatannya dalam bidang Hak Asasi Manusia dan toleransi melalui pelatihan selama dua hari untuk 25 guru pesantren dari provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan ini, kembali menjadi jelas bahwa Hak Asasi Manusia dan Islam dapat berjalan beriringan.

Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 April 2013 di Gorontalo. Di bawah bimbingan tim pelatih yang sangat berpengalaman yang dipimpin oleh Irfan Abubakar, Direktur mitra kerja KAS Center for Study of Religion and Culture (CSRC) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, para peserta pelatihan pertama-tama mengemukakan definisi mereka masing-masing akan Hak Asasi Manusia. Hal yang sangat menarik ialah kemiripan antara definisi para peserta dengan definisi yang dituangkan dalam penjelasan umum mengenai Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Toleransi antar umat beragama serta hak untuk beribadah, misalnya, merupakan topik-topik yang dikemukakan oleh para guru pesantren dari provinsi Gorontalo ini, dan menduduki urutan teratas di dalam daftar definisi mereka.

Titik berat pada tahap berikutnya dalam pelatihan ini ialah penekanan keabsahan universal dari Hak Asasi Manusia. Dari sudut pandang yang tersebar luas, bahwa pengenalan serta implementasi dari Hak Asasi Manusia merupakan gagasan dunia Barat, para pelatih menekankan besarnya arti berbagai aspek Hak Asasi Manusia dalam Islam. Yang sangat berkesan ialah analisa bersama dari ayat-ayat Al Quran yang antara lain secara eksplisit menerima serta mentoleransi umat beragama lain. Sekali lagi KAS Indonesia menjadi salah satu dari sedikit organisasi asing yang berhasil mengakses dunia pesantren yang seringkali dianggap tertutup. Kunci keberhasilan ini terutama terletak pada pemilihan mitra kooperasi yaitu CSRC, karena mereka yang bekerja di CSRC ini juga merupakan lulusan-lulusan pesantren. Dengan demikian, dari awal pun para peserta pelatihan sudah memiliki rasa percaya kepada para pelatih mereka, karena menjadi jelas bagi mereka, bahwa penegakan Hak Asasi Manusia, demokrasi serta toleransi bukanlah merupakan penemuan dunia Barat semata, namun merupakan hal yang merepresentasikan kaum Muslim.

Dengan mengadakan kegiatan selama dua hari di Gorontalo untuk para guru pesantren dari seluruh provinsi Gorontalo ini, KAS Indonesia dan Timor Leste telah meneruskan salah satu rangkaian proyek utamanya. Sudah sejak tahun 2009 KAS bekerjasama dengan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengadakan pelatihan dengan topik Hak Asasi Manusia, demokrasi, toleransi serta penanganan konflik antar agama dan suku secara damai di seluruh propinsi di Indonesia. Para peserta dari pelatihan-pelatihan ini ialah guru-guru pesantren. Mereka dibekali untuk ikut membangun dialog internal dan antar umat beragama yang didasari konstitusi demokrasi sebagai tindakan preventif untuk menghindari konflik. Dalam hal ini, kecocokan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi memainkan peranan yang penting. Sejak dimulainya kerjasama ini sudah sekitar 700 guru dari kurang lebih 280 pesantren dari seluruh Indonesia yang mengikuti pelatihan ini. Mulai tahun 2013 beberapa peserta terbaik dari pelatihan-pelatihan ini akan dikumpulkan dalam suatu program alumni dan mendapatkan pelatihan untuk menjadi „Multiplikator Hak Asasi Manusia“.

Pertanyaan-pertanyaan seputar Hak Asasi Manusia, seperti misalnya hak untuk beribadah secara bebas serta kehidupan yang damai antar suku dan budaya merupakan topik yang sangat aktual di Indonesia. Dari waktu ke waktu selalu saja terdengar berita mengenai konflik yang diwarnai kekerasan antar kelompok agama atau suku. Seringkali konflik-konflik tersebut terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak manusia yang fundamental seperti kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat serta perlindungan terhadap kekerasan negara. Tidak jauh berbeda dengan situasi di negara-negara lain, di Indonesia pun, pemerintah menjadi salah satu pihak yang perlu mentaati serta mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree