Has no content to show!

Restorasi Peradaban Melalui Zakat, Infak dan Sedekah

05 December 2010

Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana restorasi peradaban telah membuahkan hasil dalam suatu Negara adalah Indeks Pembangunanan Manusia (HDI, Human Development Index), pada dasarnya HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau terbelakang.

Pada tahun 2007 HDI Indonesia berada pada skor 0,728 atau pada urutan 107 dari 177 negara yang di survey, posisi kita masih dibawah Palestina yang sedang bergolak yaitu pada urutan 106, sementara Singapura berada di urutan 25, Brunei Darussalam urutan 30, Malaysia urutan 63, Thailand 78 dan Vietnam yang belakangan merdeka dari Indonesia berada pada urutan 105.

Rendahnya HDI Indonesia sangat dipengaruhi oleh lemahnya kualitas pendidikan, angka harapan hidup dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Hal ini terjadi berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan pembangunan (APBN/APBD) yang selama ini arahnya belum sungguh-sungguh dan belum efektif menyentuh ketiga indikator HDI tersebut. Demikian juga dari sisi masyarakatnya, penduduk Indonesia belum setangguh bangsa-bangsa lain dalam mengejar kemakmuran dan meninggalkan ketertinggalan dengan ethos kerja yang disiplin, produktif, inovative dan visioner.

Dari sekian program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan skor HDI dalam rangka restorasi peradaban bangsa, pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dianggap dapat menjadi salah satu alternative.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terkumpul setiap tahunnya di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Sementara itu asset wakaf mencapai Rp. 590 triliun yang sebagian besar untuk membangun komplek pemakaman, mesjid-mesjid mewah ditengah pemukiman kumuh. Hanya sebagain kecil asset wakaf digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, pelatihan tenaga kerja, perberdayaan perempuan, pengentasan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Jika di kelola lebih baik lagi, jumlah ZIS yang tergali dan tersalurkan tentu lebih besar lagi. Semangat untuk itu telah ada baik dari Pemerintah dengan melahirkan UU Pengelolaan Zakat maupun dari kelompok-kelompok ormas Islam yang sudah banyak mendirikan lembaga-lembaga pengelolaan ZIS, namun berdasarkan hasil riset CSRC tersebut daya guna penggalian dan pengelolaan ZIS belum sesui dengan harapan, hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup ditengah-tengah ummat.

RESTORASI PERADABAN MELALUI PENGELOLAAN ZIS

Peranan ZIS dalam restorasi peradaban adalah suatu kiniscayaan, pada tataran tekstual pakar-pakar sosiologi sependapat bahwa entitas paradaban dan ZIS sangat berhubungan erat, di satu sisi untuk mencapai ketinggian peradaban membutuhkan pengelolaan Sumber Daya (budaya, teknologi, pendidikan, ekonomi dsb), disisi lain ZIS dapat memberikan solusi permodalan yang sehat dan manusiawi dalam mencapai ketinggian budaya, mengembangkan teknologi, meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai kesejahteraan ekonomi.

Dalam buku Sejarah Peradaban Islam peradaban didefenisikan : "Civilization (peradaban) adalah masyarakat yan teramat mapan (a well-estabilished) dan kompleks (complex society) yang mencakup segi-segi kehidupan politik, administrasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, hukum, agama dan sebagainya" (Samsul Munir Amin, 2009:Viii)

Demikian juga dalam buku Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia : "Sebuah peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Peradaban-peradaban tidak memiliki wilayah-wilayah, permulaan-permulaan dan akhir yang jelas. Peradaban-peradaban itu menjadi entitas-entitas yang penuh arti, dan kadang terdapat batas-batas yang tajam dan nyata antara masing-masing peradaban" (Huntington,2004:44)

Sementara buku Membangun Peradaban Indonesia mendefinisikan : "Tiga tiang peradaban yang diperlukan dan dikembangkan untuk membangun peradaban Indonesia yang maju, sejahtera, mandiri dan kuat adalah : manusia-manusia yang memiliki keunggulan yaitu : "HO2", Hati (iman dan taqwa), "otak" (ilmu pengetahuan) dan "otot" (teknologi)" (Firdaus Syam, 2009:36)

Dari ketiga pendapat tersebut disimpulkan bahwa peradaban mempunyai beberapa pilar yaitu: kebudayaan, iptek, imtaq, hukum, politik dan agama. Pilar-pilar tersebut bersinergi menjadi satu kesatuan entitas yang bergerak secara dinamis sesuai dengan kebutuhan suatu kelompok masyarakat, peradaban tersebut tidak memiliki wilayah namun mempunyai batas-batas yang tajam dan nyata antar masing-masing peradaban, sebagai contoh peradaban Islam sangat berbeda dengan peradaban Barat dan sebagainya.

Demikian juga dengan ZIS, sebagaimana manfaatnya selain membersihkan jiwa dan menciptakan kasih sayang antar sesama manusia serta perwujudan ketaatan kepada sang Khalik, ZIS juga dalam perkembangannya dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun kembali peradaban dengan pengelolaannya difokuskan pada program-program pengentasan kemiskinan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan keimanan dan ketakwaan serta membangun suatu pemerintahan yang bersih dan pro rakyat.

Memandang sangat pentinganya ZIS dalam membangun peradaban dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintahan RI telah memformalkan pengelolaannya melalui UU RI No. 38 tahun 1999, dalam UU tersebut ZIS didefenisikan sebagai berikut :

"Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima." (UU RI NO. 38 tahun 1999).

Demikian juga dalam buku Filantropi dalam Masyarakat Islam, ZIS didefenisikan :

"Zakat adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kewajiban itu muncul karena harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (nisab dan haul)." (Ahmad Gaus AF, 2008:12)

Dalam buku Fiqih Sunnah, ZIS didefenisikan sebagai berikut :

"Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan berkah." (Sayyid Sabiq, 2009:597)

Berdasarkan beberapa pengertian dari ZIS tersebut dapat disimpulkan bahwa ZIS adalah kewajiban dengan niat yang ikhlas dari seorang hamba untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang telah memenuhi takaran tertentu dalam satu satuan waktu kepada pihak-pihak yang berhak yang bertujuan untuk kemaslahatan diri maupun kemaslahatan pihak yang menerima.

Sehingga secara kontekstual pengelolaan ZIS dapat dibagi dalam tiga dimensi yaitu :

Pertama, Zakat dalam dimensi Ibadah :

Didalam rukun Islam menunaikan Zakat menempati pilar ketiga setelah Shalat, hal ini membuktikan bahwa Zakat (ZIS) merupakan bentuk ibadah yang sangat penting sifatnya dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat.

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka." (At-Taubah :103).

Berdasarkan ayat tersebut zakat dapat membersihkan pemiliknya dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, karena pemilik mutlak itu hanya Allah Swt sementara harta yang kita miliki hanya berupa titipan yang sebagiannya adalah milik orang lain. Demikian juga zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati manusia dan dapat memperkembangkan harta, dengan aktif membayar zakat rasa kasih sayang akan terpatri di hati pemberi dan penerima zakat, demikian juga keikhlasan membayar zakat akan menjadikan spirit kepada manusia untuk senantiasa berjuang mencari harta sebanyak-banyaknya untuk tujuan dipergunakan di jalan ibadah kepada Allah dan memberikan sebagiannya untuk manusia yang lain yang berhak.

Pengingkaran terhadapnya mempunyai konsekuensi ancaman yang sangat pedih dari ALLAH SWT baik ancaman didunia maupun diakhirat kelak.

" Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-NYA menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya dihari kiamat... (Ali Imran:180).

Dalam ayat lain disebutkan :

".....dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (Fushshilat:6-7).

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.,

"Rasulullah SAW. Bersabda. Barang siapa yang dikaruniai Allah harta kekayaan, namun tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti hartanya tersebut akan dibayangkan menjadi ular bermata satu dan mempunyai dua taring. Ia akan mendekap kedua rahang pemilik harta tersebut seraya berkata, "aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu dulu di dunia."

Adapun ancaman hukuman yang akan diterima didunia, Rasulullah Saw, telah bersabda,

" Apabila suatu kaum tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah akan menurunkan azab atas mereka berupa kekeringan dan paceklik (HR. Thabrani).

"dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat harta kekayaan mereka, kecuali mereka akan diazab berupa tidak turunnya hujan dari langit. Seandainya tidak ada hewan-hewan, maka sungguh hujan tidak akan turun kepada mereka." (HR. Ibnu Majah)

Kedua, Zakat dalam dimensi Sosial :

Dalam hubungan sosial ZIS dapat memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama manusia, kasih sayang dan sikap toleransi akan terbangun ditengah-tengah masyarakat, setiap persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya karena tatanan dan keadilan sosial sangat terjalin dengan baik. Hubungan antara si pemberi (muzakki) dengan sipenerima (mustahik atau asnaf tsamaniah) sangat harmonis karena disatu sisi muzakki telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan sunnatullah sementara disisi lain mustahik sangat mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan senantiasa berbuat kebaikan dan mendoakan muzakki untuk memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Munculnya berbagai penyakit sosial ditengah-tengah masyarakat bisa jadi karena kekurang pedulian kita terhadap pelaksananaan hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Perampokan, perkelahian, maraknya PSK, penipuan, perjudian dan sebagainya adalah sebagian kecil dari persoalan bangsa ini yang telah menjadikan masyarakat kita dalam suasana kekeringan rasa kasih sayang diantara sesama manusia. Penyakit sosial tersebut muncul dari proses yang panjang sehingga sifat-sifat menyimpang tersebut bisa jadi sudah menjadi kebiasaan yang mengkarakter di hati masyarakat. Anehnya kebanyakan dari kita tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah bersama yang harus dicari solusinya melainkan cenderung menganggapnya sebagai masalah biasa atau sesuatu efek negative dari pembangunan modernisasi dan globalisasi.

Islam sangat berbeda dalam menyikapi berbagai macam penyakit sosial tersebut, adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang bekemampuan untuk mencegah terjadinya kemungkaran di muka bumi baik dengan kekuasaan yang ada padanya, begitu juga dengan ilmu yang ada padanya dengan memperbanyak dakwah serta menolaknya dengan hati. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengefektifkan pengelolaan ZIS untuk mencegah kemungkaran tersebut baik dengan dukungan permodalan, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan intensitas dakwah serta bantuan sumber daya untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan.

Jadi, merosotnya rasa kesetiakawanan sosial ditengah-tengah masyarakat dapat direstorasi kembali dengan meningkatkan kepedulian sosial berupa pengelolaan dan penyaluran ZIS secara produktif dan massif kepada masyarakat yang sedang dirundung suasana kefakiran harta maupun kefakiran iman, apalagi pemerintah telah mem formalkan ZIS sebagai hukum negara sehingga sudah selayaknya para Kepala Daerah lebih kreatif untuk melahirkan Perda ZIS dan mendirikan lembaga pengelola yang professional serta menyalurkannya kepada tidak saja untuk kepentingan konsumtif melainkan mengutamakan kepada usaha-usaha produktif.

Ketiga, Zakat dalam dimensi Ekonomi,

Dalam perkembangannya ZIS tidak lagi diartikan sebagai sebuah pemberian dari yang kaya kepada si miskin, melainkan ZIS telah dipandang sebagai salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan dan factor pendukung untuk restorasi peradaban. Selama ini pengelolaan dan penyeluran ZIS cenderung untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik sehingga telah menimbulkan mental ketergantungan terhadap belas kasihan orang lain dan relative tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap perbaikan kesejahteraan ummat.

Kedepan pengelolaan dan penyaluran ZIS mesti difokuskan untuk usaha-usaha produktif yang bernilai ekonomi. ZIS mesti dapat menjadi penyokong pengentasan kemiskinan dengan fungsi permodalan, ZIS harus mampu meningkatkan kualitas SDM ummat dengan fungsi pembiayaan pendidikan, ZIS harus mampu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan fungsi pembiayaan riset dan pengadaan tenaga ahli, ZIS harus mampu meningkatkan usia harapan hidup dengan program peningkatan gizi masyarakat dan pendirian rumah sakit yang berkualitas dan ZIS harus mampu untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan fungsi sebagai pembangun ekonomi umat.

Jika saja keseluruhan umat Islam Indonesia yang berkemampuan patuh dan disiplin membayar ZIS setiap tahun, diperkirakan jumlahnya mencapai Rp. 19 triliun setiap tahunnnya. (Diperkirakan 80% dari 236,7 juta jiwa penduduk Indonesia dari sensus 2010 adalah beragama Islam atau sekitar 189,36 juta jiwa atau sekitar 37,872 juta kk, diperkirakan separuhnya atau 18,936 juta kk berkemampuan membayar ZIS. Jika setiap kk disiplin membayar ZIS sejumlah Rp. 1 juta per satu tahun, maka jumlah yang terkumpul mencapai Rp. 19 triliun setiap tahun).

Dengan jumlah mencapai Rp. 19 triliun pertahun, dapat dibayangkan modal sebesar itu sangat signifikan artinya dalam meningkatkan pendapatan perkapita melalui pemberian dan pinjaman modal kepada masyarakat miskin, investasi mendirikan perusahaan dan industri untuk menciptakan lapangan kerja, pembiayaan pendidikan, pengembangan Iptek dan peningkatan usia harapan hidup melalui program peningkatan gizi masyarakat dan pendirian rumah sakit yang berkualitas dan terjangkau.

Ketiga dimensi ZIS sebagaimana telaahan tersebut diatas berdasarkan teori sosiologi merupakan unsure-unsur pembangun peradaban, jadi suatu keniscayaan kiranya Pemerintah Indonesia dapat menjadikan ZIS sebagai salah satu asset permodalan yang berharga untuk merestorasi peradaban Indonesia yang hari ini sedang mencari bentuknya.

 TAHAPAN IMPLEMENTASI

Untuk menjadikan ZIS sebagai salah satu alat mencapai kesejahteraan dan pembangun peradaban, Pemerintah perlu menata ulang sistem pengelolaan ZIS yaitu baik yang berkaitan dengan aturan pembayarannya/pengumpulan zakat, pengelolaannya dan penyalurannya serta sanksi yang diberikan kepada yang mengingkarinya. Dalam hal ini UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat perlu di revisi terutama pada BAB III tentang Organisasi Pengeloalaan Zakat, BAB IV tentang Pengumpul Zakat dan BAB VII tentang Sanksi.

Untuk pengelolaan Zakat (baca; ZIS) sebaiknya diambil alih oleh Pemerintah melalui pembentukan suatu Kementerian atau setingkat Dirjen pada Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Kabupaten/Kota, karena selama ini pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat belum mampu menjangkau atau meyakinkan keseluruhan muzakki untuk mengelola zakatnya, dan lembaga tersebut juga dinilai belum kredibel dalam menyalurkan zakat dalam bentuk program-program yang produktif. Jadi lembaga-lembaga yang selama ini sudah eksis mengelola zakat dapat dilebur kepada Kementerian yang dibentuk dengan menjadikannya sebagai kantor cabang di daerah dengan tugas utama sebagai lembaga pengumpul zakat. Dan seperti di Malaysia dan Singapura perlu diatur dalam UU bahwa setiap pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak yang harus di setor ke Pemerintah.

Demikian juga dengan sanksi didalam UU tersebut masih sebatas sanksi pidana yang di terapkan terhadap pengelola atau amil, saksi atau pidana mesti diperluas selain kepada pengelola yang melanggar aturan juga kepada muzakki yang enggan membayar zakat atau mengurangi jumlah zakatnya dari jumlah yang ditetapkan serta sanksi kepada mustahiq yang menyalahgunakan zakat yang diterima atau penggunaaannya untuk kemaksiatan.

Jika Pemerintah berkemauan mengelola zakat melalui suatu Kementerian atau setingkat Dirjen, maka pengelolaannya sebaiknya di fokuskan kepada usaha-usaha produktif dan usaha yang bersifat investasi. Usaha dimaksud adalah untuk pembiayaan sektor pendidikan, pengembangan Iptek, peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pendirian Bank Umum Syariah untuk pemberian/pinjaman modal tanpa bunga, pembangunan perusahaan/industry untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan rumah sakit yang berkualitas dan terjangkau.

Demikian juga dengan Pemerintah Daerah dapat juga diberi wewenang untuk mengelola ZIS, dalam hal ini Pemerintah pusat berfungsi sebagai fungsi kordinasi untuk mengatur keseimbangan daerah-daerah yang minim pengumpulan zakatnya dengan daerah-daerah yang surplus, payung hukum yang perlu dipersiapkan adalah Perda yang mengacu kepada UU dengan melibatkan ulama-ulama setempat sebagai pengawas dan membentuk satu Dinas atau Badan structural di Pemkab/Pemko untuk pengelolaannya. Pos anggarannya ditempatkan tersendiri dalam bentuk Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Zakat Daerah (APBZD), dan penggunaannya sesuai dengan aturan yang sudah baku yaitu diperuntukkan untuk mustahiq dalam bentuk program-program produktif.

Untuk pengumpulan ZIS tersebut Kepala Desa/Lurah diberikan kewenangan resmi untuk secara langsung mendata, menghitung dan mengumpulkan ZIS dari muzakki yang seterusnya di setorkan ke Kecamatan. Selanjutnya Camat menyerahkan seluruh ZIS yang dikumpulkan ke Dinas atau Badan yang dibentuk di Kabupaten/Kota untuk kemudian di simpan di Bank Umum atau disimpan pada Bank yang didirikan oleh Pemkab/Pemko yang khusus menyimpan dan mengelola dana-dana ZIS (BPRS/BUS).

Dengan demikian mengingat potensinya yang sangat besar jika ZIS benar-benar dikelola secara professional dan produktif niscaya persoalan kemiskinan dan rendahnya HDI Indonesia dapat dientaskan, keadilan dan kesejahteraan sosial dapat dituntaskan, ketaatan menjalankan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW dapat ditingkatkan dan Restorasi Peradaban Indonesia yang berakar kepada nilai-nilai religius dan nilai kebangsaan dapat di wujudkan.

*) Dosen FT UNIMED

sumber: kompasiana

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree